Satreskrim Polres Katingan Amankan Terduga Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi 2.574 Liter

KATINGAN – Jajaran Pores Katingan, Polda Kalteng Berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar bersubsidi, Jum'at (2/9/2022) sekitar pukul 10.30 WIB. 

Saat dikonfirmasi Kapolres Katingan AKBP Paulus Sonny Bhakti Wibowo, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Kasatreskrim Polres Katingan Iptu Adhy Heriyanto, S.H., saat berada di ruang kerjanya membenarkan adanya penindakan yang diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi, sabtu (3/9) siang.

Baca juga: Hasil Ops PETI Telabang 2022, Polda Kalteng dan Polres Jajaran Ungkap 17 Kasus dan Amankan 46 Tersangka

Kasat Reskrim menyampaikan jajaranya telah berhasil mengagalkan kegiatan yang diduga penyalahgunaan niaga bahan bakar jenis bio solar yang disubsidi pemerintah. Penangkapan dilakukan di Jalan Lintas arah Kecamatan Katingan Tengah Km 1 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.

Baca juga: Pemilik 1,35 Ton Sianida Di Palangka Raya Berhasil Diamankan Ditreskrimsus Polda Kalteng

"Kami berhasil mengamankan satu orang pelaku atas dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang atas pengakuannya untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara, " ungkap kasat.

Lebih lanjut Kasatreskrim menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berhasil mengamankan satu unit mobil pikap jenis Grend Max merk Daihatsu dengan nopol KH 8658 FV, seorang dengan inisial JUL (30) serta sebanyak 78 jerigen yang berisikan BBM jenis Bio Solar atau sebanyak 2.574 liter.

Baca juga: Rumkit Bhayangkara Palangka Raya Kembali Ulurkan Tangan Bantu Sesama Melalui Kegiatan Jumat Berbagi

Jika terbukti pelaku dapat dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Saat ini tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Baca juga: Humas Polda Kalteng Sampaikan Stop HPPUS dan Stop Tawuran di SMKN2 Palangka Raya

"Ancaman hukuman yang diterapkan yaitu pidana paling lama enam tahun kurungan dan denda maksimal Rp 60 Miliar, " pungkasnya. (hf/idr)